BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pangandaran adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.Kecamatan ini terletak di bagian paling selatan Kabupaten Ciamis dan merupakan daerah wisata andalan Kabupaten Ciamis.Pangandaran berasal dari dua buah kata pangan dan daran, yang artinya pangan adalah makanan, dan daran adalah pendatang[1], jadi Pangandaran artinya sumber makanan para pendatang.
Pangandaran merupakan wilayah yang termasuk maju dari segi perekonomiannya karena wilayah Pangandaran merupakan sumber Pendapatan Anggaran Daerah terbesar bagi Kabupaten Ciamis dari hasil Pariwisatanya.Namun hal itu tidak di barengi dengan insfratuktur dan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Seharunya jika wilayah tersebut memberikan Pendapatan Anggaran Daerah terbanyak hasilnya pun harus bisa di nikmati masyarakat daerah itu juga, akan tetapi nyatanya malah sebaliknya pelayanan publik yang didapatkan masyarakat Pangandaran tidaklah dibilang memadai banyak masyarakat Pangandaran yang mengeluhkan hal tersebut.Dalam bidang perekonomi pangandaran merupakan wilayah yang cukup maju akan tetapi kenyataannya di Pangandaran hanya sedikit masyarakatnya yang hidupsejahtera masih tergolong miskin.
Pada tahun 2008 sebanyak 579 keluarga di Pangandaran hidup di bawah garis kemiskinan.Secara keseluruhan di Kabupaten Ciamis, jumlah penduduk miskin sendiri turun sekitar 1% setiap tahunnya.Pada tahun 2008 sendiri Ciamis mempunyai 12% penduduk miskin[2].Tingginya jumlah penduduk miskin diperkirakan banyak faktor yang menyebabkannya, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan hingga minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Ciamis, dengan mayoritas penduduk sebagai petani dan nelayan yang sangat tergantung dengan alam.
Daerah-daerah miskin itu terletak di wilayah dengan kondisi geografis berupa perbukitan atau di tepi pantai.Hampir semua daerah tertinggal tersebut memiliki akses jalan yang buruk.
Kemiskinan di Ciamis sesungguhnya suatu paradoks sebab wilayah tersebut dilimpahi kekayaan alam berupa tanah yang subur.Bahkan, banyak daerah tertinggal pun sebetulnya merupakan lumbung pangan bagi Ciamis.Kemiskinan terjadi karena jalan masih terisolasi. Padahal, transportasi sangatlah penting untuk mendongkrak kesejahteraan,
Di Pangandaran masyarakatnya terbagi menjadi dua macam yaitu masyarakat pantai atau yang suka disebut masyarakat nelayan, dan masyarakat petani yang berada di perbukitan-perbukitan, biasanya masyarakat petani ini pekerjaan sehari-harinya sebagai petani sawah, dan petani penderes kelapa namun yang paling mayoritas yaitu petani penderes kelapa, karena dari segi pendapatannya juga yang lumayan, taraf hidupnya pun tergolong sejahtera dibandingkan masyarakat nelayan yang hanya mengandalkan dari hasil nelayan.
Maka dari itu dari uraian di atas Penulis tertarik untuk membuat Laporan Penelitian yang berkenaan dengan wilayah Pangandaran yang khususnya membahas peran seorang tokoh masyarakat yang mempunyai andil dalam mensejahterakan perokonomian masyarakat Pangandaran pada tahun 1997-2010.Adapun judul laporannya adalah Peran Haji Yos Rosbi Dalam Usaha Memajukan Penderes Kelapa Di Wilayah Pangandaran Tahun 1997-2010.Kenapa penulis mengambil judul tersebut? Karena menurut penulis peran dari Haji Yos di Pangandaran sangatlah penting dengan adanya Haji Yos masyarakat bisa terkontrol, terbina oleh adanya Haji Yos terutama dalam bidang perekonomian di wilayah Pangandaran, meskipun tidak seluruhnya dari Haji Yos untuk menuntaskan kemiskinan tapi setidaknya Haji Yos sudah mempunyai andil dalam memajukan para penderes kelapa dalam bidang perekonomian di Pangandaran.
Haji Yos Rosbi dilahirakan di Tasikmalaya tanggal 1 Januari 1940 beliau datang ke Pangandaran menjadi seorang buruh di Perusahaan Haji Odon sampai tahun 1968 pada tahun itu juga Haji Yos berusaha merintis usahasendiri dan Alhamdulillah usaha beliau cukup sukses di wilayah Pangandaran[3]. Peran Haji Yos dalam bidang perekonomi di Pangandaran adalah dengan mendirikan sebuah Organisasi yang bergerak dibidang pembinaan, penyuluhan, dan penjualan. Yang bernama Asosiasi Gula Kelapa Periangan, alasan Organisasi ini didirikan yaitu bentuk keperhatinan beliau akan masyarakat petani yang mayoritas di Pangandaran nelayan dan petani penderes kelapa, Karena sebelum adanya Asosiasi Gula Kelapa Periangan masyarakat penderes kelapa dalam melakukan pekerjaannya hanya mengikuti tradisi dari orang tua dahulu sehingga hasilnya pun kurang memuaskan otomatis penjualan gula kelapa sangat murah, dan banyak masyarakat mengeluh tentang hal tersebut. Sehingga Haji Yos berinisiatif untuk mendirikan Asosiasi Gula Kelapa Periangan supaya dengan adanya Asosiasi ini masyarakat penderes kelapa bisa terbina untuk memberikan penyuluhan bagaimana cara menderes yang baik supaya hasil dari sadapan gula kelapa itu kwalitasnya bagus, serta memelihara pohon kelapa agar tumbuhnya subur dengan cara pemupukan yang baik, dan untuk mengontrol harga gula kelapa supaya masyarakat tidak terlalu dirugikan dengan adanya calo-calo gula kelapa.
Asosiasi Gula Kelapa Periangan berdiri sejak tahun 2002 dan berkembang hingga saat ini, diharapkan dengan adanya organisasi ini masyarakat Pangandaran, masyarakat petani penderes kelapa jauh lebih baik dari sebelumnya.
Manfaat terbentuknya Organisasi ini tidak hanya menguntukan masyarakat petani saja tapi semua masyarakat Pangandaran karena dengan adanya Asosiasi ini perekonomian masyarakat Pangandaran jauh lebh baik dan banyak masyarakat Pangandaran yang tadinya menjadi nelayan berganti profesi menjadi penderes dan dari semua usaha yang dilakukan Haji Yos mendapatkan dukungan dari masyarakat banyak masyarakat yang mendukung dengan kebijakan Haji Yos terbukti dengan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap masyarakat banyak menyambut positif dengan didirikannya Asosiasi Gula Kelapa Periangan[4].
Akan tetapi dari usaha Haji Yos untuk membantu masyarakat petani tidak semudah yang orang kira dari pertama kali merintis usahanya sampai sekarang ini banyak mengalami kendala tapi semua itu tidak membuat Haji Yos putus asa dan hasilnya pun sekarang bisa dinikmati masyarakat Pangandaran walaupun tidak bisa 100% menuntaskan kemiskinan yang berada di Pangandaran tapi setidaknya bisa mengurangi sedikit kemiskinan yang berada di Pangandaran. Adapun kendala yang dialami Haji Yos dalam bidang perekonomian yaitu kurang responnya dari Pemerintah untuk membantu menuntaskan kemiskinan di Pangandaran, sempat beberapa kali Haji Yos mengajukan bantuan kepada Pemerintah khususnya dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat cara hidup bertani yang baik tapi kata beliau sampai sekarang tidak ada respon dari Pemerintah, hanya ada dari pihak perusahaan swasta yang ikut membantu itu juga bukan berupa penyuluhan akan teteapi hanya berupa bantuan tanaman pohon kelapa yang dimaksudkan untuk mengganti pohon kelapa yang sudah mati supaya nantinya pohon kelapa yang sudah mati tidak kosong dan ada penggantinya.
Pengalaman hidup yang membuat Haji Yos sekarang ini tidak pantang menyerah Beliau terus berusaha untuk mebantu masyarakat terbebas dari kemiskinan semua yang dilakuakn Haji Yos hanya untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Pangandaran dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Menurut Beliau Pangandaran merupakan daerah yang sangat subur sumber daya alamnya melimpah akan tetapi Pemerintah Kabupaten tidak memperhatikan itu semua sehingga akses transportasi seperti jalan-jalan rusak dan minimnya pelayanan publik sehingga membuat Haji Yos bersama tokoh-tokoh masyarakat Pangandaran berinsiatif untuk melakukan Pemekaran Kabupaten menjadi Kabupaten Pangandaran. Sejak tahun2007 Haji Yos terus mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang otonom Pemekaran Kabupaten yang sekarang tinggal di rapat paripurnakan[5], hal ini terdorong oleh keadaan alam yangsangat kaya tapi masyarakatnya hidup dibawah garis kemiskinan. Jika Pangandaran menjadi Kabupaten diharapkan perekonomian[6] masyarakat Pangandaran menjadi lebih baik, kata Haji Yos.
Peran Haji Yos dalam pemekaran Pangandaran ini dilatarbelakangioleh perekonomian masyarakat Pangandaran.Menurut Beliau Pangandaran merupakan wilayah yang berpotensi maju dengan kekayaan alamnya yang melimpah.Pangandaran merupakan wilayah paling terbanyak memberikan Pendapatan Anggaran Daerah kepada Kabupaten Ciamis.Akan tetapi masyarakat di Pangandaran masih banyak penduduknya yang miskin seperti yang telah di jelaskan di uraian sebelumnya sebanyak 579 keluarga di Pangandaran masih hidup miskin pada tahun 2008.Sehingga Haji Yos berusaha untuk memperjuangankan hak masyarakat Pangandaran dengan pemekaran Kabupaten Pangandaran.
B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok pikiran secara jelas dan sistematis, sehingga akan mudah di pahami dengan jelas dari permasalahan yang sebenarnya[7]. Jadi dalam perumusan masalah ini penulis mencoba untuk mengungkapkan pokok pikiran yang akan penulis kaji secara jelas dan sistematis sehingga bias dihasilkan pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang penulis kaji. Adapun permasalahan yang ingin diketahui, yaitu :
a. Bagaimana riwayat hidup Haji Yos Rosbi?
b. Bagaimanaperan Haji Yos Rosbi dalam memajukanpenderes kelapa di wilayah Pangandaran tahun 1997-2010?
c. Bagaimana kontribusiHaji Yos Rosbi dalam memajukan penderes kelapa setelah Organisasi tersebut didirikan?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian yang mengambil judul “Peran Haji Yos Rosbi Dalam Usaha Memajukan Perekonomian Masyarakat Di Wilayah Pangandaran Tahun 1997-2010” mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui riwayat hidup Haji Yos Rosbi.
b. Untuk mengetahui peran Haji Yos Rosbi dalam memajukan penderes kelapa di wilayah Pangandaran tahun 1997-2010.
c. Untuk mengetahui kontribusiHaji Yos Rosbi dalam memajukan penderes kelapa setelah Organisasi tersebut didirikan.
D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mampu untuk memberikan manfaat kepada semua pihak, bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khusus mengenai peran tokoh yang berada di Pangandaran, masyarakat akan mengenal sosok dari Haji Yos dan perannya dalam memajukan penderes kelapa di Pangandaran. Dalam penelitian ini daharapkan akan menjadi salah satu bahan rujukan bagi setiap masyarakat yang berada di Pangandaran untuk mengenal Haji Yos, sehingga penulis mengambil sebuah judul yaitu “Peran Haji Yos Dalam Usaha Memajukan Penderes Kelapa Di Wilayah Pangandaran Tahun 1997-2010”.
E. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan laporan penelitian yang berjudul “Peran Haji Yos Dalam Usaha Memajukan Penderes Kelapa Di Wilayah Pangandaran Tahun 1997-2010” penulis hanya mengacu pada sumber primer hasil wawancara kepada narasumber yang terkait dengan judul laporan, wawancara dengan penduduk setempat, wawancara dengan ketua RT, wawancara dengan kepala gudang gula merah di Sekretariat Asosiasi Gula Kelapa Periangan, dan foto-foto Haji Yos Rosbi, dan foto Haji Yos Rosbi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, foto-foto piagam penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004, foto Haji Yos Rosbi dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, foto-foto Masyararakat Penderes Kelapa, foto Sekretariat Asosiasi Gula Kelapa Periangan, foto-foto Gudang penyimpanan hasil gula merah, foto-foto beberapa kendaraan truk pengangkut gula merah, serta tabel jumlah penduduk miskin di Pangandaran tahun 2008, dan tabel jumlah penduduk miskin di Ciamis Selatan, untuk memperkuat laporan penelitian.
Adapun sumber sekunder berupa buku-buku dan artikel dari internet untuk mendukung dalam proses penulisan laporan ini, diantaranya buku-buku tersebut adalah:
Sumber buku:
a. Abdullah Gymnastiar, 2001, 10 Sikap Positif Menghadapi Kesulitan Hidup, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
b. Abdurachman, A, 1963, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, Jakarta: Badan Penerbitan Prapancha. PT. Gunung Agung.
c. Adenan, Djamari, 1985, Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
d. Akrim Ridha, 2002, Menjadi Pribadi Sukses, Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
e. E. Kosim, 1984, Metode Sejarah Asas Dan Proses, Bandung: Fakultas Sastra Jurusan Sejarah Universitas Padjajaran.
f. Basri, Faisal, 1995, Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI, Jakarta: Erlangga.
g. Booth, Anne & McCauley. P. (Ed), 1982, Ekonomi Orde Baru, Jakarta: LP3ES.
h. Dumairy, 1997, Perekonomian Indonesia, Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama.
i. Iskandar Putong, 2000, Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro, Jakarta: Ghalia Inndonesia.
j. Gottschalk, Louis, 1985, Mengerti Sejarah: Terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press.
k. Hasibuan, Malayu, 1987, Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia, Bandung: Armico.
l. Leirissa, RZ, GA Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan, 1996, Sejarah Perekonomian Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
m. Jhingan, M.L, 2000, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, alih bahasa D. Guritno.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
n. Miriam Budiarjo, 2004, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
o. Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
p. Sadono Sukirno, 2004, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
q. _____________, 2005, Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
r. Sartono Kartodirjdo, 1993, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
s. T.O.Ihroni, 2006, Poko-Poko Antropologi Budaya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
t. Wycoff, Joyce, 2002, Menjadi Super Kreatif Melalui Metode Pemikiran-Pemikiran, Bandung: Mizan.
Sumber internet:
a. Adi Sumaryadi, ‘jumlah penduduk miskin di pangandaran tahu 2008’, Minggu, 20 Februari 2011 09:42 WIB, mypangandaran.com.
b. ____________, ‘sejarah pangandaran’, Senin, 29 Maret 2010 09:05 WIB,www.Aishamyutzz.blogspot.com.
c. Elmi, Bachrul dan Syahris Ika, ‘Hutang Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Otonom (Dalam Kajian Ekonomi)’, http://www.depkeu.bapekki.or.id
f. Pikiran Rakyat Online, ‘Pohon Kelapa Harus Dipertahankan’, SELASA, 03/03/2009 - 19:41WIB, pikiran-rakyat.com.
F. Langkah-langkah Penelitian
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah Metode Sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu:
a. Heuristik
Heuristik adalah tahap awal dalam penelitian untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber[8].Data-data tersebut jadalah data yang menyangkut tentang Haji Yos Rosbi, karena minimnya sumber tertulis yang mengenai Haji Yos penulis hanya mengacu pada hasil wawancara penulis terhadap narasumber, serta foto-foto yang menyangkut narasumber, dan dari hasil artikel-artikel di intenet, Koran-koran online yang menyangkut dengan Haji Yos Rosbi. Adapun sumber-sumber pendukung dari penelitian penulis mendapatkan sumber-sumber buku berasal dari Perpustakan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Daerah Bandung, Perpustakaan Universitas Pendidikan Bandung, Gramedia dan sedikit buku-buku koleksi pribadi untuk membantu proses penyusunan laporan ini.
b. Kritik
Kritik adalah lanjutan dari tahap heuristik, yang di mana dalam tahapan ini penulis mulai melakukan penilaian atau pengkajian terhadap sumber-sumber yang penulis peroleh[9].Penulis melakukan kritik ekstern dimana dalam kritik eksteren ini penulis mengkaji sumber-sumber yang penulis dapatkan baik berupa hasil wawancara kepada narasumber atau kepada masyarakat yang mengetahui Haji Yos, dan ditambah dengan foto-foto yang langsung penulis ambil dari lokasi penelitian, dalam kritik ekstern ini penulis menyimpulkan bahwa sumber-sumber yang penulis dapatkan kebenaran dari sumber-sumber tersebut kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan karena sumber-sumber yang penulis dapatkan adalah langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya penulis melakukan kritik intern yang dimana dalam kritik intern ini penulis melakukan penilian dalam kritik intern tersebut bahwa kesaksian yang penulis dapatkan dari masyarakat tentang kesaksian narasumber kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan karena semua saksi mengenal dekat narasumber.
c. Interpretasi
Dalam tahap interpretasi penulis menafsirkan terhadap fakta-fakta atau data-data yang diperoleh dari kritik ekstern dan kritik intern.Jadi dalam tahap interpretasi penulis berusaha untuk merangkaikan fakta-fakta itu menjadi sesuatu keseluruhan yang bisa masuk akal dan benar-benar bias dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan juga dapat memperoleh pokok permasalahan dalam penelitian yang akan dikaji.
d. Historiografi
Pada tahapan historiografi ini, hasil penafsiran atas fakta-fakta itu penulis tuliskan menjadi suatu kisah sejarah yang selaras.Historiografi merupakan penulisan sejarah, sumber-sumber sejarah yang ditemukan, dianalisis, dan ditafsirkan selanjutnya ditulis menjadi suatu laporan[10].Penulis membahas tentang “Peran Haji Yos Rosbi Dalam Usaha Memajukan Penderes Kelapa Di Wilayah Pangandaran Tahun 1997-2010”.
BAB I PENDAHULUAN
- Latar Belakang Masalah
- Perumusan Masalah
- Tujuan Penelitian
- Manfaat Penelitian
- Langkah-Langkah Penelitian
- Kajian Pustaka
BAB II RIWAYAT HIDUP HAJI YOS ROSBI
- Riwayat Hidup Haji Yos Rosbi
BAB III PERAN HAJI YOS ROSBI DALAM USAHA MEMAJUKAN PEREKONOMIA MASYARAKAT DI WILAYAH PANGANDARAN TAHUN 1997-2010
- Peran Dan Kontribusi Haji Yos Rosbi Dalam Usaha Memajukan Perekonomian Masyarakat Di Wilayah Pangandaran Tahun 1997-2010
- Peran Haji Yos Rosbi Dalam Pembentuakn Asosiasi Gula Kelapa Priangan Tahun 2002
- Peran Haji Yos Dalam Pemekaran Kabupaten Pangandaran Dalam Bidang Perekonomian
BAB V KESIMPULAN
OUTLINE
BAB I PENDAHULUAN
G. Latar Belakang Masalah
H. Perumusan Masalah
I. Tujuan Penelitian
J. Manfaat Penelitian
K. Langkah-Langkah Penelitian
L. Kajian Pustaka
BAB IIRIWAYAT HIDUP HAJI YOS ROSBI
B. Riwayat Hidup Haji Yos Rosbi
BAB IIIPERAN HAJI YOS ROSBI DALAM USAHA MEMAJUKAN PEREKONOMIA MASYARAKAT DI WILAYAH PANGANDARAN TAHUN 1997-2010
D. Peran Dan Kontribusi Haji Yos Rosbi Dalam Usaha Memajukan Perekonomian Masyarakat Di Wilayah Pangandaran Tahun 1997-2010
E. Peran Haji Yos Rosbi Dalam Pembentuakn Asosiasi Gula Kelapa Priangan Tahun 2002
F. Peran Haji Yos Dalam Pemekaran Kabupaten Pangandaran Dalam Bidang Perekonomian
BAB V KESIMPULAN
JADWAL PENELITIAN
Table Penyelesaian Tugas Akhhir Skripsi
| No. | Bulan | Minggu ke- | Agenda Kerja | Keterangan |
| | | I | Menetukan topik penelitian dan judul penelitian | |
| | | II | Menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian | |
| 1 | Juli | III | Menentukan batasan masalah dan sumber informasi data | |
| | | IV | Menentukan teknik pengumpulan data heuristik, konsultasi pembimbing | |
| | | I | Mencari dan mengkaji sumber data penelitian, Konsultasi pembimbing | |
| 2 | Agustus | II | Mencari dan mengkaji sumber data penelitian | |
| | | III | Membaca sumber yang didapat | |
| | | I | Klarifikasi data dan fakta sejarah | |
| 3 | September | II | Melakukan penyususnan dan analisis data | |
| | | III | Menyusun penulisan | |
| | | IV | Penyelesaian akhir, pencetakan dan penjilidan naskah skripsi | |
DAFTAR SUMBER
Sumber Buku:
Abdullah Gymnastiar, 2001, 10 Sikap Positif Menghadapi Kesulitan Hidup, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Abdurachman, A, 1963, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, Jakarta: Badan Penerbitan Prapancha. PT. Gunung Agung.
Adenan, Djamari, 1985, Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
Akrim Ridha, 2002, Menjadi Pribadi Sukses, Bandung: PT Syaamil Cipta Media. E. Kosim, 1984, Metode Sejarah Asas Dan Proses, Bandung: Fakultas Sastra Jurusan Sejarah Universitas Padjajaran.
Basri, Faisal, 1995, Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI, Jakarta: Erlangga.
Booth, Anne & McCauley. P. (Ed), 1982, Ekonomi Orde Baru, Jakarta: LP3ES.
Dumairy, 1997, Perekonomian Indonesia, Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama.
Iskandar Putong, 2000, Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro, Jakarta: Ghalia Inndonesia.
Gottschalk, Louis, 1985, Mengerti Sejarah: Terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press.
Hasibuan, Malayu, 1987, Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia, Bandung: Armico.
Leirissa, RZ, GA Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan, 1996, Sejarah Perekonomian Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Jhingan, M.L, 2000, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, alih bahasa D. Guritno.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Miriam Budiarjo, 2004, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
Sadono Sukirno, 2004, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
_____________, 2005, Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
Sartono Kartodirjdo, 1993, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama.
T.O.Ihroni, 2006, Poko-Poko Antropologi Budaya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Wycoff, Joyce, 2002, Menjadi Super Kreatif Melalui Metode Pemikiran-Pemikiran, Bandung: Mizan.
Sumber lisan:
Wawancara dengan Narasumber Haji Yos Rosbi di kediamannya Jumat, 15 Juli 2010 jam 8.30 WIB di Pangandaran Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.
Wawancara dengan penduduk setempat.
Wawancara dengan ketua RT.
Wawancara dengan kepala gudang gula merah di Sekretariat Asosiasi Gula Kelapa Periangan.
Sumber internet:
Adi Sumaryadi, ‘Jumlah Penduduk Miskin Di CiamisTahun 2001-2008’, 20 Februari 2011 09:42 WIB, mypangandaran.com.
_____________,‘Jumlah Penduduk Miskin Di Pangandaran Tahu 2008’, Minggu, 20 Februari 2011 09:42 WIB, mypangandaran.com.
_____________, ‘Sejarah Pangandaran, Senin, 29 Maret 2010 09:05 WIB, www.Aishamyutzz.blogspot.com.
_____________, ‘Peta Pemekaran Kabupaten Pangandaran’, Minggu 20 Februari 2011 09:42WIB, www.myapangandaran.com.
_____________, ‘Peta Jawa Barat Dan Peta Pemekaran Kabupaten Pangandaran’, Minggu 20 Februari 2011 09:42WIB, www.myapangandaran.com.
Elmi, Bachrul dan Syahris Ika, ‘Hutang Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Otonom (Dalam Kajian Ekonomi)’, http://www.depkeu.bapekki.or.id.
Pikiran Rakyat Online, ‘Pohon Kelapa Harus Dipertahankan’, SELASA, 03/03/2009 - 19:41, pikiran-rakyat.com.
Sumber foto
Foto-foto Haji Yos Rosbi.
Foto-foto Penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004.
Foto-foto Masyararakat Penderes Kelapa.
Foto-foto Sekretariat Asosiasi Gula Kelapa Periang.
Foto-foto Gudang penyimpanan hasil gula merah.
Foto-foto beberapa kendaraan truk pengangkut gula merah
[2]Adi Sumaryadi, “Jumlah Penduduk Miskin Di Pangandaran Tahun 2008”, Minggu 20 Februari 2011 09:42WIB, www.myapangandaran.com
[3] wawancara dengan Haji Yos Rosbi pada hari Jumat, tanggal 15 juli 2011 jam 8.10-8.30 wib,
[4] Wawancara dengan penduduk setempat, dan awancara dengan ketua RT. Tanggal 10 Agustus 2011, jam 13. 30- 15.00 wib.
[5] Miriam Budiarjdo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 120.
[6]Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda.Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
a.Hak mencetak uang
b.Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c.Hak menyatakan perang dan damai
d.Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e.Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Akan tetapi dengan adanya VOC ini tidak berlangsung lama karena dalam tubuh VOC sendiri banyak mengalami kerugian yang diakibatkan dengan banyaknya para pegawai VOC yang melakukan korupsi sehingga VOC dibubarkan..
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :
a. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.
b. Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.
c. Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya. Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.
Pendudukan Jepang (1942-1945). Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik.Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama.Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh: Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.Kas negara kosong.Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama.Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun). Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri.Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme.Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.Sehingga meskipun berhasil meningkatkanpertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk.Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi.Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia.Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran.Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.Lihat buku.Leirissa, RZ, GA Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan, Sejarah Perekonomian Indonesia,(Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,1996), hlm. 5.
[7] E. Kosim, Metode Sejarah Asas Dan Proses, (Bandung: Universitas Padjajdaran Fakultas Sastra Jurusan Sejarah, 1984), hlm. 67.
[8]E. Kosim, Metode Sejarah Asas Dan Proses, (Bandung: Universitas Padjajdaran Fakultas Sastra Jurusan Sejarah, 1984), hlm. 36.
[9] E. Kosim, Metode Sejarah Asas Dan Proses, (Bandung: Universitas Padjajdaran Fakultas Sastra Jurusan Sejarah, 1984), hlm. 39.
[10] E. Kosim, Metode Sejarah Asas Dan Proses, (Bandung: Universitas Padjajdaran Fakultas Sastra Jurusan Sejarah, 1984), hlm. 46
Tidak ada komentar:
Posting Komentar